Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / formula / method / sample / tax / tips / trick

Rahasia Pajak Terungkap: Bongkar Berapa Penghasilan Anda yang Bebas Pajak

Oleh Masterwebsite65 Posting Komentar
Rahasia Pajak Terungkap: Bongkar Berapa Penghasilan Anda yang Bebas Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). PTKP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PTKP memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan adanya PTKP, masyarakat tidak perlu membayar pajak penghasilan untuk penghasilan yang berada di bawah PTKP. Hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Besaran PTKP di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. PTKP terakhir kali disesuaikan pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2016.

Berapa Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memegang peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PTKP merupakan salah satu unsur yang menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berikut adalah 10 aspek penting terkait PTKP:

  • Definisi
  • Fungsi
  • Dasar Hukum
  • Besaran
  • Penyesuaian
  • Syarat
  • Pengaruh
  • Dampak
  • Relevansi
  • Contoh

PTKP memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penyesuaian PTKP yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk menjaga keadilan dan pemerataan beban perpajakan. Dengan memahami aspek-aspek penting PTKP, wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan PPh dengan benar.

Definisi

Definisi, Pajak

Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat penting untuk memahami konsep dan penerapannya dalam sistem perpajakan di Indonesia. PTKP didefinisikan sebagai jumlah penghasilan setiap tahun yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak perlu dihitung sebagai objek pajak.

Definisi PTKP ini memiliki implikasi yang luas. Pertama, PTKP memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat yang penghasilannya berada di bawah PTKP tidak perlu membayar PPh, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka. Kedua, PTKP membantu pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata. Dengan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial.

Memahami definisi PTKP secara tepat sangat penting bagi wajib pajak. Dengan mengetahui batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan PPh dengan benar. Hal ini akan menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak dan potensi sanksi yang dapat timbul.

Fungsi

Fungsi, Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki fungsi yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yaitu memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya PTKP, masyarakat tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh) untuk penghasilan yang berada di bawah PTKP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata.

  • Fungsi Keadilan

    PTKP berfungsi untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu membayar pajak, sehingga beban pajak lebih banyak ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan progresif dalam perpajakan, di mana masyarakat yang lebih mampu membayar pajak lebih banyak.

  • Fungsi Kesejahteraan

    PTKP juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan tidak perlu membayar pajak, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan, karena masyarakat berpenghasilan rendah cenderung membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

  • Fungsi Administrasi

    PTKP juga memiliki fungsi administrasi dalam perpajakan. Dengan adanya PTKP, pemerintah dapat menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh karena penghasilan mereka sudah berada di bawah PTKP. Hal ini dapat mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak dan pemerintah.

Dengan demikian, PTKP memiliki fungsi yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PTKP memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menciptakan keadilan dalam perpajakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan.

Dasar Hukum

Dasar Hukum, Pajak

Dasar hukum dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan umum mengenai PPh, termasuk pengertian, objek, subjek, tarif, dan tata cara penghitungan PPh.

  • Pasal 7 UU PPh

    Pasal 7 UU PPh mengatur tentang PTKP. Pasal ini menyatakan bahwa PTKP adalah jumlah penghasilan setiap tahun yang tidak dikenakan PPh. PTKP diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

    Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK yang mengatur PTKP saat ini adalah PMK Nomor 152/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP.

  • Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

    DJP juga dapat menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memberikan penjelasan atau petunjuk teknis mengenai PTKP. SE yang mengatur PTKP saat ini adalah SE-33/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian PTKP.

  • Yurisprudensi

    Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum. Yurisprudensi juga dapat menjadi dasar hukum PTKP. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2277 K/Pdt/2012 yang menyatakan bahwa PTKP bersifat subjektif dan disesuaikan dengan kondisi objektif wajib pajak.

Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam penetapan dan penerapan PTKP di Indonesia. Dengan memahami dasar hukum PTKP, wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait PTKP.

Besaran

Besaran, Pajak

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Besaran PTKP menentukan jumlah penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Semakin besar PTKP, semakin banyak penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

  • Penyesuaian Berkala

    Besaran PTKP di Indonesia mengalami penyesuaian secara berkala. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. PTKP terakhir kali disesuaikan pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2016.

  • Struktur PTKP

    Besaran PTKP memiliki struktur yang berbeda-beda tergantung pada status wajib pajak. Terdapat PTKP untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak lanjut usia (lansia) dan wajib pajak penyandang disabilitas.

  • Dampak Penyesuaian PTKP

    Penyesuaian besaran PTKP memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penyesuaian PTKP yang lebih besar dapat mengurangi penerimaan negara, namun dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

  • Pertimbangan Pemerintah

    Dalam menentukan besaran PTKP, pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. Pemerintah berupaya menetapkan besaran PTKP yang dapat memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara.

Besaran PTKP merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Penyesuaian besaran PTKP secara berkala menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyesuaian

Penyesuaian, Pajak

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Penyesuaian PTKP dilakukan secara berkala untuk menjaga daya beli masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi.

  • Alasan Penyesuaian

    Penyesuaian PTKP dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

    • Mengimbangi inflasi
    • Meningkatkan daya beli masyarakat
    • Menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi
  • Dampak Penyesuaian

    Penyesuaian PTKP memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penyesuaian PTKP yang lebih besar dapat mengurangi penerimaan negara, namun dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

  • Proses Penyesuaian

    Penyesuaian PTKP dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK tersebut mengatur besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak lanjut usia (lansia) dan wajib pajak penyandang disabilitas.

Penyesuaian PTKP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya penyesuaian PTKP, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Syarat

Syarat, Pajak

Syarat untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat penting untuk diketahui oleh wajib pajak. PTKP diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga wajib pajak perlu memahami syarat-syarat tersebut agar dapat memanfaatkan PTKP secara optimal.

  • Berstatus Wajib Pajak

    Syarat utama untuk mendapatkan PTKP adalah berstatus sebagai wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai penghasilan di Indonesia.

  • Memiliki NPWP

    Wajib pajak yang ingin mendapatkan PTKP harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah identitas wajib pajak yang digunakan untuk administrasi perpajakan.

  • Mengajukan SPT Tahunan

    Wajib pajak yang ingin mendapatkan PTKP harus mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. SPT Tahunan adalah laporan penghasilan, harta, dan utang wajib pajak selama satu tahun pajak.

  • Tidak Melebihi Batas Penghasilan

    PTKP diberikan kepada wajib pajak yang penghasilannya tidak melebihi batas tertentu. Batas penghasilan ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berubah setiap tahun.

Dengan memahami syarat-syarat untuk mendapatkan PTKP, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka telah memenuhi syarat tersebut dan dapat memanfaatkan PTKP secara optimal. PTKP dapat memberikan keringanan pajak yang signifikan bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh

Pengaruh, Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. PTKP berperan penting dalam menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pengaruh PTKP dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pengaruh terhadap penerimaan negara dan pengaruh terhadap wajib pajak. Dari sisi penerimaan negara, PTKP dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dari sektor PPh. Penyesuaian PTKP yang lebih besar dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor PPh, karena semakin besar PTKP, semakin sedikit penghasilan yang dikenakan pajak.

Dari sisi wajib pajak, PTKP memberikan pengaruh yang positif. PTKP memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak berpenghasilan rendah. Dengan adanya PTKP, wajib pajak berpenghasilan rendah tidak perlu membayar pajak penghasilan, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka.

Pengaruh PTKP juga dapat dilihat pada aspek keadilan dan pemerataan beban perpajakan. PTKP membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata. Dengan memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak berpenghasilan rendah, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial.

Memahami pengaruh PTKP sangat penting bagi pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengaruh PTKP terhadap penerimaan negara dan keadilan perpajakan dalam menetapkan besaran PTKP. Sementara itu, wajib pajak perlu memahami pengaruh PTKP terhadap kewajiban perpajakan mereka agar dapat menghitung dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar.

Dampak

Dampak, Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara dan kondisi ekonomi masyarakat. PTKP memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka.

Dampak PTKP terhadap penerimaan negara dapat dilihat dari berkurangnya penerimaan pajak dari sektor PPh. Hal ini karena semakin besar PTKP, semakin sedikit penghasilan yang dikenakan pajak. Namun, pemerintah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menjaga stabilitas penerimaan negara.

Dampak PTKP terhadap wajib pajak sangat positif. PTKP dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan wajib pajak berpenghasilan rendah. Selain itu, PTKP juga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata. Dengan memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak berpenghasilan rendah, kesenjangan ekonomi dapat berkurang dan keadilan sosial dapat meningkat.

Memahami dampak dari PTKP sangat penting bagi pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak PTKP terhadap penerimaan negara dan keadilan perpajakan dalam menetapkan besaran PTKP. Sementara itu, wajib pajak perlu memahami dampak PTKP terhadap kewajiban perpajakan mereka agar dapat menghitung dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar.

Relevansi

Relevansi, Pajak

Relevansi "berapa penghasilan tidak kena pajak" terletak pada perannya yang krusial dalam sistem perpajakan di Indonesia. PTKP memberikan landasan bagi wajib pajak untuk mengetahui berapa besar penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Dengan memahami PTKP, wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya secara akurat dan memanfaatkan keringanan pajak yang diberikan pemerintah.

PTKP memiliki relevansi yang tinggi bagi wajib pajak berpenghasilan rendah. Bagi mereka, PTKP menjadi penentu apakah mereka harus membayar pajak atau tidak. Penghasilan yang berada di bawah PTKP tidak dikenakan PPh, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, PTKP juga relevan bagi pemerintah dalam mengatur penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pemerintah perlu mempertimbangkan besaran PTKP yang tepat untuk menyeimbangkan antara memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menjaga stabilitas penerimaan negara. PTKP yang terlalu besar dapat mengurangi penerimaan negara, sementara PTKP yang terlalu kecil dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, "berapa penghasilan tidak kena pajak" memiliki relevansi yang tinggi dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemahaman yang baik tentang PTKP sangat penting bagi wajib pajak dan pemerintah untuk memastikan sistem perpajakan yang adil dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Contoh

Contoh, Pajak

Contoh penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat membantu wajib pajak memahami penerapan PTKP dalam sistem perpajakan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh penghitungan PTKP:

Contoh 1:
Seorang wajib pajak orang pribadi berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan bruto tahunannya adalah Rp50.000.000. Berdasarkan ketentuan PTKP terbaru, PTKP untuk wajib pajak tersebut adalah Rp54.000.000 per tahun. Artinya, wajib pajak tersebut tidak dikenakan PPh karena penghasilannya masih di bawah PTKP.

Contoh 2:
Seorang wajib pajak orang pribadi berstatus menikah dan memiliki 2 orang tanggungan. Penghasilan bruto tahunannya adalah Rp100.000.000. Berdasarkan ketentuan PTKP terbaru, PTKP untuk wajib pajak tersebut adalah Rp63.500.000 per tahun. Artinya, wajib pajak tersebut hanya dikenakan PPh atas penghasilannya yang melebihi PTKP, yaitu sebesar Rp36.500.000.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana PTKP diterapkan dalam perhitungan PPh. Pemahaman yang baik tentang PTKP sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Pertanyaan Umum tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PTKP memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut adalah beberapa pertanyaan umum tentang PTKP:

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan PTKP?


Jawaban: PTKP adalah jumlah penghasilan setiap tahun yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).


Pertanyaan 2: Siapa yang berhak atas PTKP?


Jawaban: Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berhak atas PTKP.


Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung PTKP?


Jawaban: PTKP dihitung berdasarkan status dan tanggungan wajib pajak. Ketentuan besaran PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).


Pertanyaan 4: Apa manfaat PTKP?


Jawaban: PTKP memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak berpenghasilan rendah. Hal ini dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka.


Pertanyaan 5: Bagaimana pengaruh PTKP terhadap penerimaan negara?


Jawaban: Penyesuaian PTKP dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor PPh. Namun, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara memberikan keringanan pajak dan menjaga stabilitas penerimaan negara.


Pertanyaan 6: Bagaimana cara mengetahui informasi terbaru tentang PTKP?


Jawaban: Informasi terbaru tentang PTKP dapat diperoleh melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau kantor pajak terdekat.


Memahami PTKP dengan baik sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan memanfaatkan keringanan pajak yang diberikan pemerintah.

Tips terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Memahami penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sangat penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Berikut adalah beberapa tips terkait PTKP yang perlu diketahui:

Tip 1: Ketahui Status dan Tanggungan Anda

PTKP yang Anda berhak terima bergantung pada status dan jumlah tanggungan Anda. Pastikan Anda mengetahui status dan tanggungan Anda dengan benar untuk menghitung PTKP secara tepat.


Tip 2: Laporkan PTKP dalam SPT Tahunan

Anda harus melaporkan PTKP yang Anda gunakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Pastikan Anda mengisi bagian PTKP dengan benar untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak.


Tip 3: Perhatikan Batas Penghasilan untuk PTKP

PTKP hanya berlaku untuk penghasilan di bawah batas tertentu. Jika penghasilan Anda melebihi batas tersebut, maka Anda harus membayar pajak atas seluruh penghasilan Anda.


Tip 4: Manfaatkan Keringanan PTKP

PTKP merupakan keringanan pajak yang diberikan pemerintah. Manfaatkan keringanan ini dengan bijak untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan Anda.


Tip 5: Cari Informasi Terbaru tentang PTKP

Besaran dan ketentuan PTKP dapat berubah dari waktu ke waktu. Pastikan Anda selalu mencari informasi terbaru tentang PTKP dari sumber yang terpercaya, seperti situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP).


Kesimpulan

Memahami dan memanfaatkan PTKP dengan baik dapat membantu Anda memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan sekaligus mendapatkan keringanan pajak yang diberikan pemerintah. Selalu perhatikan informasi terbaru tentang PTKP dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau kantor pajak terdekat jika Anda memiliki pertanyaan.

Penutup

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PTKP memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara berkala menyesuaikan besaran PTKP untuk menjaga keadilan dan pemerataan beban perpajakan.

Wajib pajak perlu memahami dengan baik ketentuan PTKP agar dapat menghitung dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar. Dengan memanfaatkan PTKP secara optimal, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendapatkan keringanan pajak yang diberikan pemerintah.

Posting Komentar untuk "Rahasia Pajak Terungkap: Bongkar Berapa Penghasilan Anda yang Bebas Pajak"